Mencari Citarasa Sumatera di Tanah Bogor

Bogor tidak ramah dengan lidah Sumatera. Sebenarnya ini masalah klasik bagi orang rantau. Lain padang, lain ilalang. Masakan di satu tempat belum tentu cocok untuk orang dari daerah lain.

Untuk orang Sumatera, yang masakannya dikenal dengan kerumitan racikan bumbunya, tentu sedikit banyak akan kaget ketika disodorkan masakan Bogor yang bumbunya relatif datar-datar saja. Sepelekah? Belum tentu. Seorang kawan saya pernah masuk rumah sakit setelah sekitar satu bulan tinggal di Bogor. Alasannya ternyata remeh saja. Dia mengalami malnutrisi karena tidak bisa makan masakan yang biasa dijual di warung-warung makan di Bogor.

Tidak selera makan katanya. Sambalnya tidak mantap. Bumbu sayurnya gak nampol. Nasinya dingin.

Okelah, mungkin memang kawan saya itu kelewat manja. Tetapi dengan kondisi demikian, maka kerinduan orang Sumatera akan citarasa khas tanah asalnya dapat menjadi sebuah peluang usaha yang cukup potensial. Sudah biasa dengan Rumah Makan Padang? Alternatif masakan khas Sumatera seperti Mie dan Nasi Goreng Aceh pun bisa menjadi pilihan.

Pagi tadi, saya menyempatkan diri untuk mencicipi Lontong Sayur Padang yang ada di dekat Stasiun Bogor. Lokasi persisnya adalah di pertigaan Jalan Kapten Muslihat dan Jalan Nyi Raja Permas (jalan menuju bagian depan stasiun Bogor). Dengan berbekal dua buah meja dan beberapa kursi plastik, dagangan pun digelar persis di depan sebuah Rumah Makan Padang. Selain lontong sayur, tempat ini juga menjual gado-gado, kripik balado, krupuk kulit, dan beberapa penganan kecil lainnya.

Lontong sayur yang sudah jamak dimakan sebagai sarapan lantas diberi citarasa khas Masakan Padang melalui bumbu-bumbunya. Sayurnya pun bukan sekedar gulai nangka, tapi juga dilengkapi dengan sayur pakis. Saya yakin tidak banyak tempat makan di Bogor yang menyediakan sayur pakis di dalam menunya. Wajar saja, sayur pakis tidak terlalu dikenal di luar Sumatera. Dengan dilengkapi satu butir telur dan kerupuk merah, harga yang harus dibayar hanya Rp 5.000,00 – 6.000,00.

Sayang sekali saya tidak berhasil mendapatkan gambar satu menu ini dalam keadaan komplit. Sepiring lontong sayur padang terlalu sayang ditunda hanya demi mengabadikan gambarnya.
hahaha..

Usaha terbaik saya untuk mengambil gambarnya. :P

Usaha terbaik saya untuk mengambil gambarnya. 😛

Advertisements

Ironi Masyarakat Rantau

Tentang memajukan bangsa ini, ya, di dalam hati kami, masyarakat rantau, masih ada keinginan itu, walaupun letaknya agak sedikit di belakang lambung kami. Ada yang mengatakan, salah satu bukti konkretnya adalah dengan ikut serta dalam Pemilu.

Oke, kami mengerti urutan sambung-menyambung antara ikut serta mengisi kotak suara dengan kemajuan Bangsa ini. Namun, bagaimana kalau kesempatan itu tidak ada atau ada tapi sulit untuk digapai?

Sepertinya itulah yang terjadi saat ini. Kami terancam tidak bisa berpartisipasi dalam Pemilu legislative yang sepertinya seru sekali itu karena kami tidak memiliki KTP daerah tempat kami tinggal saat ini. Untuk membuat KTP di daerah tempat kami tinggal sementara, salah satu syaratnya adalah menghapuskan identitas kami di daerah asal. Maaf, sepertinya agak sulit kalau tidak langsung ada contoh kasus.

Sebutlah Arifka Yusri, seorang mahasiswa rantau asal Aceh yang kuliah di Bogor. Hampir empat tahun sudah ia tinggal di Bogor. Tidak pernah sekalipun ia masuk bilik suara. Empat tahun! Padahal undang-undang kita memperbolehkan WNA menjadi WNI hanya dengan tinggal selama enam bulan saja di Indonesia.

Untuk mendapatkan KTP Bogor, ia harus menghanguskan KTP Acehnya. Padahal, itu tidak mungkin karena Arifka hanya berniat kuliah di Bogor, belum tentu menetap.

Yang lebih membuat ironi itu lebih tebal lagi adalah, segala macam proses pencoblosan sampai penghitungan surat suara dilakukan di tempat Arifka tinggal, di asrama Mahasiswa Aceh Leuser, di salah satu sudut daerah Dramaga, Bogor. Karena asrama yang ia tinggali mempunyai tempat yang cukup lapang, maka pengurus RT setempat berkehendak menjadikan ruang tengah asrama Leuser sebagai TPS. Segala macam pemilihan dilakukan di Leuser, baik pilpres, pilgub, maupun pemilihan walikota.

Jadi, pemilihan dilakukan di tempat yang tidak ada satupun orang pemilik tempat itu yang diberikan hak pilih. Begitulah keadaannya. Arifka sudah terbiasa dengan hal tersebut. Terbiasa dibatasi ruang geraknya ketika ada Pemilu. Terbiasa dilarang melewati tali rafia merah yang dibentangkan di sekeliling ruang pemilihan yang juga merupakan tempat tinggalnya bertahun-tahun. Terbiasa memperhatikan setiap garis yang dicoret pada saat penghitungan suara dengan kesadaran sepenuhnya bahwa tidak ada satu garis pun yang berasal darinya. Terbiasa untuk berkomentar di belakang tanpa diberikan kesempatan berpartisipasi aktif. Terbiasa melihat perpolitikan Aceh di layar kaca tanpa bisa ikut dalam pemilihan apapun di Aceh. Ya, kami terbiasa akan hal tersebut.